Agama Dan Demokrasi

Agama Dan Demokrasi

Penulis : Ahmad Nurholis

Berbicara mengenai agama dan demokrasi secara sepintas terlihat seperti dua hal yang sangat bertolak. Secara ringkas, prinsip agama secara normatif mengikat dan membatasi segala perihal kehidupan manusia, sedangkan demokrasi membebaskan manusia melaksanakan hak dan kewajibannya. Dengan demikian, dua hal tersebut mempunyai titik tolak yang saling bertentangan. Agama bersumber dari sebuah kitab suci yang memiliki sakralitas sendiri, sedangkan demokrasi lebih bersumber dari sebuah penegasan atas pelaksanaan hak manusia berdasarkan kesukarelaan.

Pandangan agama-normatif yang mengedepankan kekakuan ajaran agama sangat mengganggu jalannya demokratisasi. Bagaimana tidak, agama seringkali menjelma menjadi sebuah produk hukum hanya mengajarkan satu jenis kebenaran yakni kebebasan ajarannya sendiri. Hukum agama selalu bersifat abadi karena bersumber pada kitab suci yang selalu abadi sehingga mengubah hukum agama sama halnya dengan menghilangkan kesucian tersebut. Dengan demikian, mengubah sebuah hukum dalam agama akan mengganggu kebenaran mutlak yang dibawa oleh ajaran agama. Berbalik dengan demokrasi yang mengajarkan kesempatan yang sangat luas terhadap perubahan-perubahan nilai oleh masyarakat. Demokrasi tidak mengikat dan mengekang peranan masyarakat dalam menentukan sendiri hukum yang dapat berlaku. Dari sinilah terlihat perbedaan tajam antara penerapan agama dan demokrasi.

Sebagai contoh, masalah perceraian dalam agama Katolik dan perpindahan agama dalam Islam menjadi sesuatu yang dapat mengancam kebenaran mutlak sebuah agama. Dalam pandangan agama Katolik, perceraian adalah sesuatu hal yang dapat merusak kesucian sebuah perkawinan yang sudah diberkati Tuhan dengan alasan apapun, sedangkan berpindah agama dalam pandangan Islam merupakan tindakan penolakan terhadap keberadaan dzat Alloh SWT yang tidak dapat dibenarkan dan dihukum mati. Lain pandangan dengan demokrasi bahwa perceraian dan perpindahan agama merupakan hak individual masyarakat sehingga perlu ditegakkan. Perjuangan semacam ini pernah dilakukan oleh Mahmoud Muhammad Taha dalam menyuarakan kebebasan berpindah agama secara sukarela masing-masing individu meskipun harus mengalami hukuman gantung di Sudan.

Konsekuensi logis yang terjadi apabila agama dan demokrasi selalu bertentangan maka hanya akan melahirkan bentuk diskriminasi dan penghilangan hak kemerdekaan bagi tiap manusia. Agama akan selaras dengan demokrasi manakala agama mengijinkan melakukan pembebasan terhadap masyarakat untuk menentukan sendiri hal yang diperbuat. Agama tidak lagi menjadi belenggu terhadap kegiatan manusia karena beragama merupakan hak masing-masing individu. Agama harus melakukan transformasi ekstern dalam bentuk membebaskan dengan melakukan rumusan kembali pandangan-pandangan mengenai derajat manusia, kesejajaran semua manusia dan sesama manusia di muka undang-undang dan solidaritas yang hakiki antara sesama manusia.

Untuk mewujudkan keselarasan di atas, peran negara sangat menentukan. Negara tidak boleh melebihkan dan meninggikan satu agama di atas agama lain. negara harus hadir sebagai fasilitator dalam memberikan kebijakan yang sepadan terhadap semua agama tanpa pilih kasih. Semua aturan dan kebijakan berdasarkan kebutuhan semua agama yang bersifat universal dan diijinkan dilakukan oleh semua agama sehingga tidak terjadi diskriminasi. Setelah itu, tidak lagi ada perbuatan curang yang dilakukan oleh kelompok maupun lembaga agama dengan memanfaatkan peraturan untuk membenarkan ajarannya sendiri. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan hanya akan melahirkan konflik berkepanjangan apalagi tidak kembali sadar pada keyakinan akan persamaan derajat dan kesejajaran sesama manusia.

Meskipun dalam penerapannya membutuhkan waktu dan perjuangan yang keras, namun setiap agama-yang berbentuk lembaga atau kelompok-harus senantiasa mengupayakan terjadinya demokrasi dalam agama. Banyak dari para tokoh yang melakukan perjuangan tersebut berbuah kecaman. Bisa dipelajari atas perjuangan Romo Mangunwijaya secara gigih memperjuangkan kepentingan hakiki rakayat dikecam oleh teman segama dan di luar agama. Belum lagi Dr. Nurcholis Madjid yang memperjuangkan persamaan derajat bagi semua agama justru mendapatkan pertentangan dari pemikir seagama yang ingin menegakkan eksklusifitas agama dan tokoh yang lainnya. Tantangan-tantangan dan kesulitan-kesulitan yang nampak menjadi sebuah basis empiris dalam melakukan segala kajian-kajian mendalam perihal agama dan demokrasi. Bahkan seringkali akan menemukan hal dilematik yang tidak jelas hitam putihnya permasalahan. Namun akan menjadi hal yang produktif manakala perjuangan terus menerus dilakukan daripada hanya sekedar mempertentangkan watak agama dan demokrasi yang entah sampai kapan terlihat substansi kaitan agama dengan demokrasi.

0 Response to "Agama Dan Demokrasi"

Post a Comment